Asakota - Sebagai upaya Optimalisasi Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2022, Walikota Bima gelar rapat koordinasi di aula Pemerintah Kota Bima, 22/11/2022.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, S.E. dan didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Mukhtar, M.H., beserta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bima. 

Area yang menjadi intervensi program Monitoring Center for Prevention (MCP) ada 8 (delapan) hal, yang meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan.

Untuk diketahui bersama bahwa Kota Bima merupakan pencapai MCP tertinggi di Wilayah Nusa Tenggara Barat yang menembus angka 68 %, artinya angka tersebut merupakan pencapaian tertinggi pada pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat. 

Sebagai program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (korsupgah) yang dilaksanakan langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI merupakan Program yang diperuntukkan pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. 

Walikota Bima mengungkapkan bahwa besar harapannya kepada seluruh OPD Pemerintah Kota Bima untuk mempercepat lengkapi data dukungan dan segera sampaikan kepada Inspektorat terkait 8 (delapan) area yang menjadi intervensi sebagai reformasi birokrasi secara nasional, sehingga MCP kita lebih meningkat, pungkasnya. (Adm Ask)